Peneliti Soroti Operasi Narasi dalam Program Hilirisasi

Yayasan Indonesia Cerah mengungkapkan adanya upaya terorganisasi untuk membangun citra positif program hilirisasi dalam isu transisi energi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Outreach and Advocacy Coordinator Yayasan Indonesia Cerah, Dzatmiati dalam diskusi bertajuk “Mengulik Operasi Informasi dalam Isu Transisi Energi” yang digelar Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta, Kamis. 7 Mei 2026. “Konten-konten ini berusaha meningkatkan kesadaran publik, membangun sentimen positif terhadap pemerintah, serta mengamplifikasi narasi baik mengenai program pemerintah,” ujar Dzatmiati.

Menurutnya, penyebaran narasi tersebut bermula dari pemerintah pusat. Ia menyebut mantan Presiden Joko Widodo sebagai “arsitek utama” dalam pembangunan narasi hilirisasi yang kemudian berlanjut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain pemerintah, terdapat sejumlah aktor lain yang turut berperan dalam penyebaran narasi tersebut. “Ada aktor individual seperti influencer, pekerja tambang, politisi, kementerian, asosiasi tambang, hingga pekerja di sektor pertambangan,” kata Dzatmiati.

Berdasarkan riset Yayasan Indonesia Cerah, operasi narasi tersebut juga diduga melibatkan penggunaan anggaran negara untuk membayar influencer. Selain itu, ditemukan pula konten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk mempromosikan hilirisasi nikel.

Narasi yang disebarkan beragam, mulai dari konsep good mining, pertumbuhan ekonomi, solusi energi, hingga gagasan Indonesia menuju negara maju. Narasi tersebut dikemas dalam bentuk konten yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat agar lebih mudah diterima publik.

Dzatmiati menilai, penyebaran narasi semacam itu dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya, publik menjadi kekurangan informasi pembanding terkait hilirisasi. Selain itu, jurnalis maupun peneliti berpotensi mendapat tekanan atau dicap anti-nasionalis ketika menyampaikan kritik terhadap program pemerintah.

Pandangan serupa disampaikan peneliti sekaligus dosen senior Monash University, Ika Idris. Ia menilai narasi positif mengenai industri tambang dibangun secara eksploitatif, terutama melalui isu peluang kerja dan kesetaraan gender di sektor pertambangan yang banyak disebarkan lewat media sosial seperti TikTok.

Ika menemukan fenomena di lapangan bahwa para pekerja tambang turut meromantisasi pekerjaannya dan bertransformasi menjadi influencer skala kecil. “Narasi itu terus dimainkan oleh perusahaan sehingga pekerja juga ikut meromantisasi pekerjaannya. Saya menyebutnya sebagai the aestheticization of labor,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan tambang telah menyadari pentingnya pengelolaan narasi publik. Karena itu, sejumlah perusahaan disebut melakukan sensor dan pemantauan media sosial para pekerja. “Perusahaan melakukan social media monitoring. Kalau ada pekerja yang ketahuan melakukan siaran langsung saat bekerja, mereka akan dipanggil,” ujar Ika.

Selain memantau pekerja, perusahaan tambang juga disebut mendanai media lokal dan aktif hadir dalam kegiatan job fair di kampus sebagai sarana penyebaran informasi dan pencitraan industri.

Lebih lanjut, Ika menemukan adanya kontras antara narasi yang dibangun dengan realitas kehidupan pekerja tambang di lapangan. Berdasarkan wawancaranya dengan pekerja di Morowali, hubungan antara pekerja lokal dan pekerja asal Tiongkok kerap diwarnai ketegangan akibat dugaan perlakuan yang tidak setara. “Misalnya perbedaan gaji dan perlakuan kerja antara pekerja lokal dan pekerja asal China,” ungkapnya.

Menurut Ika, pemerintah tengah membangun narasi nasionalisme sumber daya alam sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia bangsa besar. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk proteksionisme untuk melindungi kepentingan bisnis nasional dari dominasi asing. “Mineral itu sulit dicari, apalagi mineral langka. Karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan proteksionisme,” katanya.

Miskonsepsi Program Hilirisasi

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Shafa Kalila Aryanti, mengungkapkan bahwa riset lembaganya menemukan adanya praktik kesalahan pencatatan perdagangan (trade misinvoicing) dengan Tiongkok sebagai mitra utama industri nikel Indonesia. Menurutnya, praktik tersebut dilakukan secara sengaja dan merugikan Indonesia. “Salah satu temuan utama kami adalah adanya over-invoicing yang sangat besar dari sisi ekspor. Sebanyak 86 persen dari total over-invoicing sektor nikel Indonesia berasal dari perdagangan dengan China,” ujarnya.

Dominasi Tiongkok, lanjut Shafa, terlihat dari penguasaan ekosistem rantai pasok nikel di Indonesia, mulai dari pembangunan smelter hingga pengolahan bahan baku. Saat ini, sekitar 75 persen kapasitas smelter di Indonesia disebut berada di bawah kendali perusahaan Tiongkok.

“Yang terjadi saat ini lebih tepat disebut hilirisasi perusahaan China di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Kita tidak memiliki kendali penuh atas hal tersebut,” jelasnya.

Shafa menilai, apabila praktik trade misinvoicing terus berlangsung, Indonesia akan menghadapi kerentanan struktural dan kerugian fiskal yang besar. Negara berpotensi kehilangan pendapatan pajak dan penerimaan negara lainnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dapat memicu praktik ekstraktivisme yang berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

“Praktik ekstraktivisme di industri nikel akan terus memperparah dampak sosial dan lingkungan. Pada akhirnya, masyarakat lokal yang paling merasakan dampaknya,” kata Shafa.